Sumbardaily.com, Padang - Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Wali Kota Padang Fadly Amran dalam membekukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Air Manis.
Tindakan itu menyusul dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di kawasan wisata Pantai Air Manis, salah satu destinasi unggulan di ibu kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tersebut.
Menurut Rachmad, pembekuan tersebut merupakan langkah awal yang tepat, namun tidak boleh berhenti di situ saja.
Ia mengingatkan agar Pemerintah Kota (Pemko) Padang benar-benar menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan di sektor pariwisata kota.
"Langkah yang diambil Wali Kota Fadly Amran adalah respons cepat yang patut diapresiasi, karena pungli merugikan wisatawan dan mencoreng citra pariwisata Padang. Namun demikian, jangan sampai ini hanya menjadi respons sesaat. Pengawasan ke depan harus benar-benar diperkuat," kata Rachmad, Selasa (17/6/2025).
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, selama belum ada sistem kontrol yang jelas dan efektif di setiap titik objek wisata, kejadian serupa akan sulit dihindari.
Ia menyarankan agar Pemko Padang segera menyusun strategi pengawasan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Setiap lokasi wisata di Padang wajib dijaga secara maksimal oleh instansi terkait. Pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Dinas Pariwisata harus berkoordinasi erat dengan Satpol PP dan Polresta Padang,” ujar Rachmad yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Padang 5 (Padang Selatan dan Padang Timur) tersebut.
Ia juga mendorong pembentukan tim pengawas lapangan yang ditugaskan secara khusus untuk memantau situasi langsung di tempat wisata.
Menurutnya, pendekatan seperti ini dapat memberi rasa aman bagi wisatawan sekaligus menekan praktik pungli yang merusak kenyamanan berwisata.
“Tim pengawas harus aktif di lapangan, bukan hanya sekadar administratif. Kalau perlu, Wali Kota pun turun langsung sebagai bentuk keteladanan bagi jajarannya. Itu akan memberi sinyal kuat kepada semua pihak bahwa tidak ada toleransi terhadap pungli,” tegasnya.
Rachmad meyakini, jika pengawasan dilakukan secara ketat dan sistematis, potensi pariwisata Kota Padang akan lebih berkembang.
Selain memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, hal ini juga akan meningkatkan citra kota di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.
Sebelumnya, Wali Kota Padang melalui Dinas Pariwisata (Dispar) resmi membekukan aktivitas Pokdarwis Air Manis setelah terungkap dugaan pungutan liar kepada wisatawan yang berkunjung ke Pantai Air Manis, tepatnya di sekitar kawasan Batu Malin Kundang.
Melalui akun resmi Dinas Pariwisata Padang, disampaikan pengumuman pembekuan yang berbunyi: “Pengumuman..! Pokdarwis Air Manis banned dari segala aktivitas dan dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Stop Pungli.”
Langkah ini mendapat perhatian luas dari publik, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu ikon wisata utama Kota Padang.
Keputusan pembekuan Pokdarwis Air Manis menjadi sinyal bahwa Pemko Padang tidak akan mentoleransi pelanggaran yang dapat merugikan pengunjung dan merusak reputasi wisata daerah.
Rachmad menegaskan bahwa pengelolaan wisata yang baik harus didukung oleh sistem manajemen yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, bila dibiarkan, kasus seperti ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat dan wisatawan terhadap keamanan serta kenyamanan destinasi wisata di Padang.
“Ini bukan hanya soal pariwisata, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan kota,” pungkasnya.
Dengan pernyataan dan dorongan dari Ketua Komisi II DPRD Padang ini, publik berharap ada perbaikan menyeluruh dalam sistem pengawasan dan pengelolaan pariwisata Kota Padang ke depan.
Tidak hanya menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan, tetapi juga menciptakan iklim wisata yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. (red)
