Sumbardaily.com, Padang Panjang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang akan melaksanakan intervensi serentak untuk percepatan penurunan stunting.
Kegiatan yang akan dimulai pada Rabu (5/6/2024) ini melibatkan 15 Posyandu sebagai garda terdepan dalam penanganan masalah stunting.
Saat ini, angka prevalensi stunting Kota Padang Panjang berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencapai 15,8 persen. Meski terjadi penurunan 1 persen dari 16,8 persen pada 2022, namun masih belum memenuhi target nasional 14 persen.
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padang Panjang, Rahmaisa menjelaskan, pada intervensi serentak tersebut, seluruh balita akan ditimbang berat badan dan diukur panjang badan maupun tinggi badan. Sementara ibu hamil akan diukur lingkar lengan atas (LiLA).
Bila ditemukan balita bermasalah gizi, berat badan tidak naik, berat badan kurang, gizi kurang, gizi buruk, stunting, dan ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK), akan dilakukan pemeriksaan ulang di Puskesmas.
"Jika ditemukan kasus stunting, akan dilakukan tatalaksana stunting. Bagi balita dengan berat badan tidak naik, berat badan kurang, atau gizi kurang, akan mendapat bimbingan dari dokter. Adapun ibu hamil dengan KEK akan menerima makanan tambahan," ujarnya saat rapat koordinasi Persiapan Intervensi Serentak Percepatan Stunting dan Pelayanan KB Sejuta Akseptor, Senin (3/6/2024).
Intervensi lainnya yang akan dilakukan adalah pemberian bantuan sosial tunai-nontunai bagi keluarga miskin dengan balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK.
Selain itu, keluarga balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK juga akan mendapat akses sanitasi dan air bersih.
Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA Padang Panjang Osman Bin Nur memaparkan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam intervensi serentak pencegahan stunting ini. Di antaranya memastikan pendataan seluruh calon pengantin (catin), ibu hamil, dan balita.
Selanjutnya, memastikan seluruh catin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita di Posyandu.
"Kita juga harus memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi e-PPGBM pada hari yang sama, memastikan seluruh ibu hamil dan balita diberikan edukasi di Posyandu, serta memastikan intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi," terang Osman. (red)
