Sumbardaily.com, Bukittinggi – Sumatera Barat (Sumbar) mencatatkan perkembangan signifikan dalam implementasi sertifikasi halal. Capaian ini terlihat dari pertumbuhan jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang kini mencapai enam lembaga, meningkat tiga kali lipat dari sebelumnya yang hanya dua LPH.
Ketua Satgas Halal Provinsi Sumbar, Edison dalam Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Halal dan Peningkatan Sarana Pendukung Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman dan Sehat) di Bukittinggi, Selasa (5/11/2024), mengungkapkan bahwa perkembangan ini semakin diperkuat dengan hadirnya LPH yang diinisiasi masyarakat.
"Salah satu pencapaian penting adalah berdirinya LPH Bersama Halal Madani yang merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri," ungkap Edison.
Prestasi lain yang membanggakan adalah telah tersertifikasinya 50.000 produk UMKM dengan rincian 47.316 melalui mekanisme self declare, 1.029 melalui fasilitasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan 732 sertifikat diperoleh secara reguler atau mandiri.
Komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan wisata halal dan kawasan kuliner halal juga semakin menguat. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan tiga zona KHAS yang tersebar di Kota Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh.
Penguatan ekosistem sertifikasi halal juga ditandai dengan bertambahnya LP3H dan P3H yang berperan dalam pendampingan pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil.
Perkembangan ini dinilai akan semakin memperkuat perlindungan produk halal bagi masyarakat. Meski demikian, Edison mengakui masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi.
"Kendala utama yang kita hadapi adalah belum adanya struktur resmi perwakilan BPJPH di tingkat provinsi dan daerah. Saat ini kita hanya mengandalkan Satgas Halal," jelasnya.
Tantangan lain mencakup mindset pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, keterbatasan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU), minimnya pengawas halal, serta terbatasnya anggaran daerah kabupaten/kota untuk fasilitasi sertifikasi halal.
Selain itu, belum terintegrasinya data UMKM juga menjadi kendala tersendiri. Namun, Edison tetap optimistis dengan perkembangan ke depan, terutama setelah pelantikan Kepala BPJPH yang baru oleh Presiden Prabowo.
"Dengan struktur Badan yang berada langsung di bawah presiden, kami yakin secara bertahap akan dilengkapi dengan struktur, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai," tegasnya.
Perkembangan positif ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memperkuat posisi Sumbar sebagai destinasi wisata halal dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di wilayah ini. (red)
