Sumbardaily.com, Padang - Bahas permasalahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) undang lima kementerian untuk rapat bersama, pada Jumat (29/2/2024).
Lima kementerian yang diundang Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/BKPM, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyebut, rapat tersebut untuk merumuskan strategi percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang saat ini masih berstatus daerah tertinggal.
Ada dua hal yang nantinya akan menjadi fokus pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut. Upaya percepatan pembangunan bidang ekonomi dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Permasalahan ini, menurut Mahyeldi cukup kompleks, sehingga perlu penyelesaian dengan skala kewenangan yang lebih besar.
"Dua hal ini sangat berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur sehingga akan sulit jika hanya ditangani pemerintah daerah. Karena itu, kita mengundang pihak kementerian dalam rapat koordinasi nanti," kata Mahyeldi di Padang, Sabtu (24/2/2024).
Mahyeldi berharap, masing-masing kementerian yang diundang mengutus perwakilannya dalam rapat koordinasi nanti.
"Selain pihak kementerian, kita juga mengundang sejumlah instansi vertikal di Sumbar. Diharapkan melalui rapat tersebut akan lahir solusi konkret untuk kemajuan Mentawai ke depan," ungkap Mahyeldi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumbar, Medi Iswandi menambahkan, untuk mengentaskan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari status daerah tertinggal butuh peran aktif dari pemerintah pusat.
Sebab, permasalahannya cukup mendasar dan butuh intervensi lintas kementerian. Permasalahan utamanya, kata Medi, rendahnya pertumbuhan ekonomi dan angka Indek Pembangunan Manusia (IPM), serta tingginya angka kemiskinan dan stunting.
Di samping itu, berdasarkan Data Indeks Desa Membangun Sumbar Tahun 2023, dari 43 desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 8 desa di antaranya masih berstatus tertinggal, 21 desa kategori berkembang, 10 desa kategori maju dan 3 desa kategori mandiri.
"Sehingga penanganannya perlu intervensi dari pemerintah pusat," ujarnya.
Medi juga mengungkap alasan rapat koordinasi tersebut digelar di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai agar para peserta dapat merasakan secara langsung beratnya kondisi kehidupan masyarakat di sana.
"Diprediksi total peserta rapat berjumlah sebanyak 300 orang, rata-rata para pengambil kebijakan di instansinya masing-masing. Kita harap, setelah merasakan langsung kondisi kehidupan di Mentawai nanti, akan ada solusi nyata," kata Medi. (*/red)
