Sumbardaily.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada Selasa (4/2/2025).
Pertemuan ini menghadirkan sejumlah pejabat tinggi dari kedua kementerian untuk membahas agenda reformasi birokrasi dan berbagai isu strategis lainnya.
Berdasarkan informasi resmi yang dirilis melalui situs Kementerian PANRB, pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri oleh jajaran penting kedua kementerian.
Hadir dalam diskusi tersebut Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Aparatur Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, serta Deputi Bidang SDM Aparatur Aba Subagja.
Meski belum ada pernyataan resmi mengenai hasil pertemuan, isu kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2025 menjadi sorotan publik.
Sebelumnya, pada akhir Desember 2024, Menteri Rini telah mengindikasikan bahwa pembahasan kenaikan gaji PNS masih memerlukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan.
"Jadi saya belum bicara dengan menteri keuangan untuk membahas ini," ungkap Rini saat ditemui di Bappenas pada 30 Desember 2024 lalu.
Ia menambahkan bahwa situasi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya mengingat adanya periode transisi pemerintahan baru.
Menteri PANRB menekankan bahwa meskipun terdapat tenggat waktu untuk tahun 2025, proses penyesuaian masih berlangsung mengingat banyaknya menteri baru di berbagai kementerian dan lembaga (K/L).
"Tadi kan dikatakan 2025, iya betul ini ada tenggat waktu, tapi kan ini K/L banyak menteri-menteri baru, banyak penyesuaian dan lain sebagainya," jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, Kementerian PANRB tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesejahteraan Pegawai.
Rini memastikan bahwa kenaikan gaji PNS tetap menjadi prioritas pemerintah setelah proses strukturisasi kelembagaan di Kabinet Merah Putih rampung.
"Tentunya karena ini menyangkut kesejahteraan pegawai akan kami prioritaskan, tapi kami harus berbicara dulu dengan Kemenkeu, dan kita sedang susun RPP Kesejahteraan Pegawai, nanti mungkin akan disesuaikan," terang Rini.
Hingga saat ini, belum ada pembahasan konkret mengenai persentase kenaikan gaji yang akan diterima oleh PNS, TNI-Polri, maupun para pensiunan.
Rini mengakui bahwa situasi saat ini membutuhkan waktu penyesuaian yang lebih lama karena berada pada masa awal pemerintahan baru.
"Jadi kita belum ada pembicaraan, karena kita semua masih sibuk, ini kan situasinya agak beda dengan tahun sebelumnya karena ini kan memang awal pemerintahan baru, jadi adjustment-adjustment itu perlu waktu," pungkasnya. (red)
