Sumbardaily.com, Padang - Keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana kembali dipertegas melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat (Sumbar).
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto ini menyoroti pentingnya tindakan preventif sebagai prioritas utama menghadapi potensi bencana di wilayah Ranah Minang.
Bertempat di Auditorium Istana Gubernur Kota Padang pada Rabu (7/5/2025), Suharyanto menggelar koordinasi strategis yang dihadiri oleh jajaran penting daerah setempat.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Vasko Ruseimy, seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Pelaksana BPBD tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sumbar serta berbagai pemerhati kebencanaan.
"Meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana menjadi fokus utama kita. Saat ini, kita mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat khususnya untuk pencegahan sebelum terjadi bencana. Kita semua sepakat bahwa langkah preventif jauh lebih penting daripada tindakan kuratif," ungkap Suharyanto membuka pertemuan tersebut.
Dalam paparannya, Kepala BNPB menekankan bagaimana upaya antisipasi bencana menjadi bagian penting dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Program ini memberikan perhatian khusus pada penguatan sistem penanggulangan bencana secara komprehensif dari hulu ke hilir.
Suharyanto tidak segan menyebut Sumbar sebagai wilayah dengan potensi bencana yang sangat beragam.
"Sumbar merupakan salah satu wilayah dengan potensi bencana yang cukup lengkap. Meskipun dari Januari hingga Mei 2025 kejadian bencana relatif tidak masif, pemerintah daerah dan BNPB tetap tidak boleh lengah. Itulah mengapa langkah-langkah mitigasi seperti rakor hari ini menjadi sangat krusial," paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB menjabarkan beberapa ancaman bencana baik hidrometeorologi maupun geologi yang mengintai wilayah Sumbar.
Perhatian khusus diberikan pada zona Megathrust yang berpotensi memicu gempa besar dan tsunami di sepanjang pesisir Sumbar hingga Kepulauan Mentawai.
"Kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Latihan simulasi evakuasi perlu dilaksanakan secara mandiri dan berkesinambungan. BNPB sendiri telah melakukan pelatihan beberapa kali, serta membangun sejumlah shelter yang dapat menjadi tempat penyelamatan sementara," katanya.
Rumah Gadang: Kearifan Lokal sebagai Solusi Mitigasi
Hal menarik yang diangkat dalam rapat koordinasi ini adalah potensi kearifan lokal sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana.
Suharyanto mengungkapkan bahwa Rumah Gadang, rumah adat Minangkabau, memiliki ketahanan yang baik terhadap guncangan gempa bumi.
"Pada tahun 2022 saat terjadi gempa di Pasaman dan Pasaman Barat, kami menemukan fakta bahwa rumah gadang jauh lebih kokoh dibandingkan bangunan modern dari bata merah yang justru banyak roboh. Ini membuktikan bahwa nenek moyang kita sebenarnya sudah memiliki pemahaman tentang bagaimana membangun struktur yang tahan gempa," ungkap Suharyanto.
"Selain tahan gempa, Rumah Gadang juga dibangun dengan konsep panggung yang tinggi untuk mencegah air masuk saat banjir. Konsep ini patut menjadi perhatian kita semua, dan barangkali bisa menjadi salah satu solusi di wilayah yang terancam potensi Megathrust dalam konteks perencanaan dan pengembangan tata kota," lanjutnya.
Selain potensi gempa dan tsunami, persoalan bencana hidrometeorologi juga menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut.
Sepanjang tahun 2024, tercatat 12 kabupaten/kota di Sumbar mengalami dampak dari banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang.
Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi tersebut telah mengakibatkan 39.314 warga terdampak dan 78.877 orang harus mengungsi.
Lebih memprihatinkan lagi, 27 orang dilaporkan meninggal dunia akibat rangkaian bencana tersebut.
Belajar dari Tragedi Gunung Marapi
Dalam kesempatan tersebut, Suharyanto juga mengajak semua pihak untuk mengambil pembelajaran dari tragedi erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada Desember 2023 lalu.
"Saya ingin mengingatkan kembali tentang peristiwa Desember 2023. Kelalaian seperti itu jangan sampai terulang. Puluhan orang meninggal karena nekat mendaki Gunung Marapi padahal statusnya saat itu sudah level 3, yang artinya pendakian dilarang. Ketika terjadi erupsi, meskipun tidak menyebabkan kerusakan kampung di sekitarnya, para pendaki yang tidak mematuhi larangan akhirnya menjadi korban awan panas guguran," tegas Suharyanto.
Bencana tidak berhenti sampai di situ. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada musim hujan, material vulkanik Gunung Marapi yang terbawa air hujan menyebabkan banjir lahar dingin yang menerjang pemukiman warga.
"Kemudian pada bulan Mei, hujan deras memicu banjir lahar dingin yang mengakibatkan 67 orang meninggal dunia dan lebih dari empat ribu warga mengungsi," tambahnya.
Merespons kejadian tersebut, pemerintah langsung mengambil tindakan konkret dengan merelokasi warga yang tinggal dalam radius berbahaya.
"Sebagian warga sudah direlokasi, baik di Kabupaten Tanah Datar maupun Agam, prosesnya sudah selesai. Kita juga memastikan kembali bahwa masyarakat yang sebelumnya tinggal di kawasan risiko bencana dengan jarak 7 hingga 8 kilometer dari puncak Gunung Marapi tidak lagi bermukim di lokasi tersebut," jelas Suharyanto.
Sebagai langkah antisipasi tambahan, BNPB telah memasang sensor dan sistem peringatan dini berupa sirine di beberapa titik strategis.
"Perangkat ini ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat. Kami meminta pemerintah daerah untuk turut mengawasinya. Sistem ini sangat bermanfaat karena ketika hujan deras berpotensi menimbulkan banjir lahar dingin, sirine akan otomatis berbunyi sebagai peringatan," pungkas Kepala BNPB.
Tidak berhenti sampai di situ, BNPB juga melakukan sejumlah langkah strategis lainnya, seperti pembuatan peta kawasan risiko bencana, penguatan sistem peringatan dini, penyediaan bantuan peralatan dan pembangunan sarana prasarana, pemasangan rambu dan papan informasi bencana, serta berbagai program penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
"Melalui berbagai upaya komprehensif tersebut, BNPB bersama pemerintah daerah berharap dapat meminimalisir dampak bencana yang mungkin terjadi di wilayah Sumbar, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana," pungkasnya. (red)
