Sumbardaily.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan komitmen serius dalam mendukung tenaga pendidik non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui pengalokasian anggaran yang signifikan pada tahun 2025.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan rincian anggaran tersebut dalam Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
Dalam paparannya, Nasaruddin menegaskan bahwa Kemenag terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru yang menjadi pilar utama pendidikan. Total anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program pendidikan mencapai puluhan triliun rupiah.
Rincian anggaran yang disampaikan meliputi Rp897.157.500.000 untuk Insentif Guru Non PNS, Rp1.956.197.487.000 untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Rp1.462.005.600.000 untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), Rp7.228.964.013.000 untuk Tunjangan Profesi Guru Non PNS.
Kemudian Rp11.029.264.716.000 dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Rp100.000.000.000 BOS Pesantren, Rp819.386.812.000 BOS RA/Sederajat, Rp591.582.560.000 BOPTN, Rp160.000.000.000 BOPTN-BH (UIII).
"Walaupun dengan keterbatasan anggaran, Kementerian Agama terus berupaya mencetak prestasi membanggakan di bidang pendidikan keagamaan," ungkap Nasaruddin.
Lebih lanjut, Nasaruddin mengaku bangga dengan pencapaian pendidikan madrasah. Menurutnya, Insan Cendekia masih menjadi yang terdepan dan belum tertandingi hingga saat ini.
Nasaruddin berharap kolaborasi dengan DPD RI dapat melahirkan terobosan baru dalam mendukung pendidikan keagamaan dan meningkatkan kesejahteraan guru.
"Kami terbuka terhadap berbagai masukan dan pemikiran baru dari para anggota yang memiliki pengamatan mendalam tentang masyarakat," tambahnya.
Komitmen Kemenag ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para guru non-PNS, khususnya di lingkungan pendidikan keagamaan, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. (red)
