Sumbardaily.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menetapkan bahwa empat pulau yang sebelumnya menjadi objek sengketa antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara kini menjadi bagian dari wilayah administrasi Provinsi Aceh. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat melalui video conference yang digelar pada Selasa, (17/6/2025), di Istana Kepresidenan Jakarta.
Empat pulau yang dimaksud yakni Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Penetapan ini dilakukan seiring dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara Mengenai Penyelesaian Permasalahan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, di Wisma Negara. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai saksi atas kesepakatan yang telah lama dinantikan.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa keputusan Presiden ini didasarkan pada dokumen historis yang ditemukan kembali oleh Kementerian Dalam Negeri. Dokumen tersebut merupakan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara saat itu, Raja Inal Siregar, yang menyatakan bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari Provinsi Aceh.
"Jadi kami telah membahas persoalan empat pulau ini, dan berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, ditemukan dokumen lama yang menunjukkan adanya kesepakatan dua gubernur saat itu bahwa empat pulau ini masuk ke wilayah Aceh," jelas Dasco dalam sesi rapat virtual tersebut.
Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menyampaikan apresiasi terhadap penyelesaian yang ditempuh secara damai dan berdasarkan data hukum yang sah. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Saya kira prinsip bahwa kita satu, karena NKRI selalu jadi pegangan kita. Dan Alhamdulillah, apabila telah tercapai pemahaman bersama yang cepat, ini tentu sangat baik," ujar Prabowo.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka kepada publik mengenai keputusan ini. Ia meminta seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan yang transparan guna menghindari kesimpangsiuran informasi.
"Suasana kita sangat baik. Maka dari itu, kita sangat perlu memberikan penerangan kepada masyarakat. Saat ini kondisi kita sedang bagus, pertumbuhan ekonomi positif, produksi pertanian juga meningkat. Saya melihat kemajuan di berbagai bidang. Ini yang harus terus kita jaga bersama," imbuh Prabowo.
Dengan berakhirnya polemik terkait status keempat pulau tersebut, Pemerintah Pusat berharap seluruh pihak dapat fokus pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Penyelesaian ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepastian hukum dan administrasi, tetapi juga memperkuat semangat persatuan nasional dalam menyelesaikan perbedaan secara damai dan konstitusional. (red)
